Ingatkah kamu kalau fasilitas negara sering kali disalahgunakan sebagai karpet merah keluarga?

"Tenang saja, semua biaya keberangkatan anak dan istri saya pakai dana pribadi, kok."

Argumen klasik ini selalu muncul setiap kali ada dokumen delegasi dinas pejabat yang bocor ke media sosial dan menampilkan nama-nama anggota keluarga mereka. Mereka merasa bersih hanya karena tidak menyentuh satu rupiah pun uang dari APBN.

Namun, mereka lupa bahwa privilege birokrasi tidak bisa dinilai dengan nominal uang semata.

Ketika nama keluarga masuk ke dalam surat resmi Sekretariat Jenderal Kementerian untuk pengurusan visa diplomatik atau dinas, di sanalah letak ketidakadilannya. Ada social cost dan jalan tol birokrasi yang mereka nikmati dengan gratis, sesuatu yang rakyat biasa harus urus dengan antrean berbulan-bulan dan tumpukan syarat yang rumit.

Secara teknis administrasi publik, penyertaan ini memicu asimetri informasi dan penyalahgunaan wewenang implisit (implicit abuse of power). Surat dinas tersebut adalah aset legalitas negara, dan ketika aset itu digunakan untuk mempermudah urusan personal, argumen "bayar sendiri" langsung runtuh secara etis.

Masyarakat sipil sudah muak dengan justifikasi legalitas yang menutupi hilangnya kepantasan moral (moral decency) para pelayan publik.

Pejabat negara dibayar untuk melayani rakyat, bukan untuk memboncengkan keluarga mereka di dalam gerbong fasilitas kedinasan dengan dalih kelengkapan dokumen.

Menggunakan otoritas negara untuk memuluskan urusan pribadi adalah bentuk korupsi etika yang paling nyata, peduli setan siapa yang membayar tiket pesawatnya.