Jangan Mengira Kebijakan Top-Down adalah Solusi Pertumbuhan Ekonomi Desa

Apakah Anda mendesain sebuah sistem agar berfungsi, atau Anda mendesainnya hanya agar Anda terlihat sedang bekerja?

Melihat tangkapan layar di samping, saya diingatkan pada sebuah kenyataan pahit tentang bagaimana regulasi di negara kita sering kali dirancang. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-9/MK/PK/2025 mengunci pencairan Dana Desa Tahap II dengan syarat mutlak: pembentukan Komunitas Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih.

Bagi para birokrat di level pusat, ini mungkin terdengar seperti masterstroke—sebuah akselerasi ekonomi kolektif yang dipaksakan demi pertumbuhan.

Namun bagi saya, ini adalah analogi dari seorang montir amatir yang memaksa memasang komponen turbocharger berukuran raksasa pada mesin mobil tua berkapasitas 1000cc tanpa memperkuat transmisi, suspensi, atau pasokan bahan bakarnya. Hasilnya? Bukannya melaju kencang, mesin itu justru jebol karena overload tekanan struktural.

Pemerintah sering kali lupa bahwa desa bukanlah korporasi homogen yang bisa diseragamkan dengan satu ketukan palu template regulasi.

Ketika pencairan dana desa ditahan hanya karena masalah administratif pendirian koperasi, yang terjadi bukanlah pemberdayaan, melainkan penyanderaan ekonomi lokal. Pemangkasan anggaran riil dari Rp1 Miliar menjadi ratusan juta rupiah akibat ketidakmampuan memenuhi syarat artifisial ini adalah bentuk insentif negatif yang merusak sirkulasi kapital di tingkat akar rumput (grassroots economy).

Secara teknis, mekanisme incentive alignment seperti ini cacat sejak dalam pikiran karena memprioritaskan output formalistik (akta notaris dan dokumen komitmen) di atas outcome riil (daya beli masyarakat desa).

Jika pemerintah terus menggunakan pendekatan top-down yang opresif dan mengabaikan kapasitas asimetris tiap wilayah, maka program kesejahteraan tidak lebih dari sekadar pemerasan birokratis yang dibungkus dengan narasi pembangunan nasional.

Jangan pernah menukar kedaulatan ekonomi lokal demi memenuhi indikator kinerja utama (KPI) semu para penguasa di menara gading.